SEJARAH ISLAM

Sejarah Islam masa Khulafaur Rasyidin

632 M – Wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Usamah bin Zaid memimpin ekspedisi ke Syria. Perang terhadap orang yang murtad yaitu Bani Tamim dan Musailamah al-Kadzab.
633 M – Pengumpulan Al Quran dimulai.
634 M – Wafatnya Abu Bakar. Umar bin Khatab diangkat menjadi khalifah. Penaklukan Damaskus.
636 M – Peperangan di Ajnadin atas tentara Romawi sehingga Syria, Mesopotamia, dan Palestina dapat ditaklukkan. Peperangan dan penaklukan Kadisia atas tentara Persia.
638 M – Penaklukan Baitulmuqaddis oleh tentara Islam. Peperangan dan penkalukan Jalula atas Persia.
639 M – Penaklukan Madain, kerajaan Persia.
640 M – Kerajaan Islam Madinah mulai membuat mata uang Islam. Tentara Islam megepung kota Alfarma, Mesir dan menaklukkannya.
641 M – Penaklukan Mesir
642 M – Penaklukan Nahawand, kerajaan Persia dan Penaklukan Persia secara keseluruhan.
644 M – Umar bin Khatab mati syahid akibat dibunuh. Utsman bin Affan menjadi khalifah.
645 M – Cyprus ditaklukkan.
646 M – Penyerangan Byzantium di kota Iskandariyah Mesir.
647 M – Angkatan Tentara Laut Islam didirikan & diketuai oleh Muawiyah Abu Sufyan. Perang di laut melawan angkatan laut Byzantium.
648 M – Pemberontakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan.
656 M – Utsman mati akibat dibunuh. Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. Terjadinya Perang Jamal.
657 M – Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Perang Siffin meletus.
659 M – Ali bin Abi Thalib menyerang kembali Hijaz dan Yaman dari Muawiyah. Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah Damaskus.
661 M – Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Hasan (Cucu Nabi Muhammad) kemudian diangkat sebagai Khalifah ke-5 Umat Islam menggantikan Ali bin Abi Thalib.
661 M – Setelah sekitar 6 bulan Khalifah Hasan memerintah, 2 kelompok besar pasukan Islam yaitu Pasukan Khalifah Hasan di Kufah dan pasukan Muawiyah di Damsyik telah siap untuk memulai suatu pertempuran besar. Ketika pertempuran akan pecah, Muawiyah kemudian menawarkan rancangan perdamaian kepada Khalifah Hasan yang kemudian dengan pertimbangan persatuan Umat Islam, rancangan perdamaian Muawiyah ini diterima secara bersyarat oleh Khalifah Hasan dan kekhalifahan diserahkan oleh Khalifah Hasan kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dikenal dengan nama Tahun Perdamaian/Persatuan Umat (Aam Jamaah) dalam sejarah Umat Islam. Sejak saat itu Muawiyah menjadi Khalifah Umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem Kerajaan Islam yang pertama yaitu pergantian pemimpin (Raja Islam) yang dilakukan secara turun temurun (Daulah Umayyah) dari Daulah Umayyah ini kemudian berlanjut kepada Kerajaan-Kerajaan Islam selanjutnya seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyyah, Usmaniyah dan lain-lain.

Sumber: http://merahitam.com/sejarah-islam-jaman-nabi-muhammad.html

Indonesia: Era 1945-1949

Teks Proklamasi

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

[sunting] Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

[sunting] Demokrasi Terpimpin

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Indonesia: Era Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.

[sunting] Nasib Irian Barat

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konflik Papua Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961.

Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

[sunting] Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

[sunting] Gerakan 30 September

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan 30 September

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia#Proklamasi_kemerdekaan

SEJARAH PMI

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan.

Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).

Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 cabang di daerah Tk.II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di seluruh Indonesia.

PERAN DAN TUGAS PMI

Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

Tugas Pokok PMI:

+ Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana

+ Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan

+ Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

+ Pelayanan transfusi darah ( sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980)

Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

Kembali ke atas

SEKILAS KINERJA PMI DARI MASA KE MASA

DASAWARSA I 1945 -1954

Pada masa perang kemerdekaan RI, peranan PMI yang menonjol adalah di bidang Pertolongan pertama, Pengungsian, Dapur Umum, pencarian dan pengurusan repatriasi, bekerjasama dengan ICRC dan Palang Merah Belanda untuk Romusha, Heiho , Tionghoa; anak-anak Indo Belanda dan 35.000 tawanan sipil Belanda dan para Hoakian yang kembali ke RRC. Sementara itu diadakan pula pendidikan untuk para juru rawat yang akan dikirim ke pos-pos P3K di daerah pertempuran.

Saat itu sudah ada 40 cabang PMI di seluruh Indonesia dan setiap cabang memiliki dua buah Pos P3K sebagai Tim Mobil Collone.

Rumah Sakit Umum Palang Merah di Bogor yang semula di bawah pengelolaan Nerkai, pada tahun 1948 disumbangkan kepada PMI Cabang Bogor dengan nama Rumah Sakit Kedunghalang dan sejak tahun 1951 dikelola menjadi Rumah Sakit Umum PMI hingga sekarang.

PMI juga mulai menyelenggarakan kegiatan pelayanan sumbangan darah yang masih terbatas di Jakarta dan beberapa kota besar seperti Semarang, Medan, Surabaya dan Makasar dengan nama Dinas Dermawan Darah.

Dalam peristiwa pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), PMI bekerjasama dengan ICRC melaksanakan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Bahder Djohan dan BPH Bintara berupa Rumah Sakit terapung di Ambon. Juga diadakan penyampaian berita keluarga yang hilang/ terpisah serta mengunjungi tawanan.

PMI mulai mengembangkan kegiatan kepemudaan dengan 7.638 anggota remaja di 29 Cabang PMI. Bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Guru, murid dan anak-anak sepakat membentuk unit PMR di sekolah-sekolah, penerbitan majalah PMR, korespodensi, pertukaran album, lomba, pameran lukisan, serta penyelenggaraan sanatoria (perawatan paru-paru untuk anak-anak).

DASAWARSA II 1955 - 1964

Akibat Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, Markas Besar PMI mengirimkan kapal-kapal PMI ke daerah tersebut untuk menjemput orang-orang asing di sana dan juga mengirimkan 4 tim medis ke Sumatera serta 6 tim ke Sulawesi Utara.

Setelah Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961, Pengurus Besar PMI memanggil Kesatuan Sukarela seluruh Cabang untuk siap siaga. Kemudian terbentuklah Kesatuan Nasional yang terdiri dari 11 cabang yang telah diseleksi. Sukarelawan Palang Merah yang ditugaskan sebagai perawat berjumlah 259 orang dan 770 orang sebagai cadangan.

Pada peristiwa Aru 15 Januari 1952, yaitu tenggelamnya Kapal Perang RI Macan Tutul, sebanyak 55 orang awak kapal perang tersebut menjadi tawanan Belanda sehingga atas permintaan Menteri/KSAL, PMI menghubungi ICRC untuk menangani tawanan tersebut. Berkat usaha Sekjen PBB, pihak Belanda menyetujui penyerahan awak kapal di Singapura.

Pada tahun 1963 ketika Gunung Agung di Bali meletus , PMI bersama Dinkes Angkatan Darat RI membantu penanggulangan para korban bencana tersebut.

Ketika Tim Kesatuan Nasional PMI ke Kalimantan Barat dalam rangka Dwikora (Dwi Komando Rakyat), telah dikirimkan Tim Kesehatan Nasional untuk membantu Operasi TUMPAS di Sulawesi Selatan.

DASA WARSA III 1965-1975

Penerbitan Surat Keputusan mengenai Peraturan menteri Kesehatan RI No.23 dan No.024 mengenai pengakuan Pemerintah RI untuk pertamakali terhadap keberadaan Usaha Transfusi Darah (UTD) PMI.

Dalam peringatan HUT PMI ke-25 , 17 September 1970 , Pengurus Besar PMI mengeluarkan suatu medali khusus dan penghargaan kepada perintis-perintis PMI, seperti: Drs. Moh. Hatta dan Prof. Dr. bahder Johan dan Pengurus PMI Daerah/Cabang seluruh Indonesia.

Setahun kemudian ,1971 diresmikan berdirinya suatu DAJR (Dinas Ambulance Jalan Raya)

Jakarta - Bandung sebanyak 7 pos yang dipusatkan di RSU-PMI Bogor. Ambilans yang digunakan adalah ambulance Falcon yang dilengkapi personil, alat-alat pertolongan pertama, dan telepon radio.

DASAWARSA IV 1975 -1984

Kerjasama PMI-ICRC

PMI mulai berperan di Timor Timur bulan Agustus 1975 sejak mengalirnya pengungsi Timor Timur ke perbatasan Timor Barat di Atambua. Operasi kemanusiaan di Dili dimulai bulan Desember 1975 atas permintaan PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur). Kemudian kelak pada bulan Oktober tahun 1979 PMI bekerja sama dengan ICRC mulai membuka pos bantuan relief di 7 Kecamatan terpencil di Timor Timur.

Atas permintaan Pemerintah RI, PMI didukung UNHCR membentu pengungsi Vietnam di Pulau Galang dalam bidang kesehatan dan kesejahtraan social, antara lain dengan mendirikan RS Pulau Galang. PMI juga mengadakan Tracing and Mail Service bekerjasama dengan ICRC.

Bencana Alam

Ketika gempa bumi melanda Bali Juli 1976 yang melanda 3 dari 5 kabupaten

PMI mengerahkan tenaga sukarela, membuka Dapur Umum dan membantu perbaikan 500 buah rumah. Bekerjasama dengan tim medis dari Angkatan Darat, memberikan pelayanan kesehatan makanan dan obat-obatan.

Di tahun yang sama gempa bumi melanda Kecamayan Kurima dan Okbibab di Kabupaten Jayawijaya dengan kekuatan 6,8 Skala Richter.

PMI juga turun langsung membantu korban bencana Galunggung tahun 1982 selama beberapa bulan

Transfusi Darah

Tahun 1978 Pengurus Pusat memberikan penghargaan Pin Emas untuk pertamakalinya kepada donor darah sukarela 75 kali.

Ketentuan tentang tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah dikeluarkan oleh pemerintah melali Peraturan Pemerintah No.18 th 1980

DASAWARSA V 1984 - 1994

Setelah beberapa kali pindah dari Jl.Abdul Muis ke beberapa lokasi, akhirnya kantor pusat PMI menetap di Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.96 yang diresmikan oleh Presiden Suharto pada tahun 1985.

Tracing and Mailing RRC- RI

Selain pelayanan Tracing and Mailing Service (TMS) untuk pengungsi di Pulau Galang, pada tahun 1987 TMS PMI mengurus kunjungan keluarga dari RRC ke Indonesia yang pertama kalinya sejak hubungan diplomatik kedua negara itu tahun 1967 terputus.

Di Jakarta, PMI ikut membantu para korban musibah tabrakan kereta api Bintaro berupa pertolongan P3K, Transfusi Darah, TMS, serta pemberian pakaian pantas di sejumlah RS di Jakarta tempat korban dirawat.

Bencana alam

PMI mengerahkan 700 orang KSR/PMR dan 8 tenaga dokter untuk membantu korban banjir bandang di Semarang Jawa Tengah dan juga ikut membantu korban Letusan Gunung Kelud Jawa Timur tahun 1990 dengan bantuan pangan dan obat-obatan senilai Rp.8.583.400,-

Untuk turut menanggulangi bencana gempa bumi Tsunami di Flores 12 Desember 1992, PMI membentuk Satgas KSR Serbaguna yang disebut SATGAS MERPATI I.

Perang Teluk tahun 1991

Dengan pecahnya Perang Teluk, Pemerintah Indonesia mempercayakan kepada PMI untuk memimpin pengiriman bantuan masyarakat Indonesia dengan pesawat khusus ke Jordania, untuk korban Perang Teluk sebanyak dua kali. Bantuan sandang, pangan, obat-obatan dan peralatan listrik yang diberikan senilai 249 juta rupiah.

Uji Saring Darah HIV

Penyebaran virus HIV yang semakin meningkat mendorong terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.622/1992 tentang kewajiban pemeriksaan virus HIV pada donor darah. Sejalan dengan itu, Depkes RI memberikan bantuan reagensia untuk pemeriksaan virus HIV kepada PMI yang diperuntukkan bagi segenap UTDC-PMI.

Temu Karya KSR

Pada bulan Juli 1992 diadakan Temu karya dan Lomba KSR Tingkat Nasional di Lombok NTB diikuti pula oleh peserta dari Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Jepang.

DASAWARSA VI 1994 - 2004

Bencana Alam (Gempa Bumi)

Kembali pada tahun 1994 ,Pengurus Pusat membentuk Tim SATGAS MERPATI II untuk membantu korban bencana Gempa Bumi di Liwa-Lampung Barat dan Tsunami di Banyuwangi-Jawa Timur.

Juga pada tahun 1999, saat propinsi Bengkulu ditimpa gempa berkekuatan 7,9 skala richter, PMI dengan dukungan fasilitas Federasi Internasional dan Palang Merah Norwegia mendirikan rumah sakit lapangan berkapasitas 150 bed menggantikan fungsi rumah sakit setempat yang rusak di kota itu selama 10 bulan.

Gempa lainnya berskala 6,5 richter juga menimpa Banggai di Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2002, dan beberapa bulan kemudian pada Juli 2000 gempa terjadi juga di 24 Kecamatan di Sukabumi dan Bogor.

Banjir

Akhir tahun 2000 banjir menimpa wilayah Aceh. Dengan bantuan ICRC di Lhoksumawe, Tim PMI ikut turun tangan membersihkan jalan-jalan dan fasilitas sosial lainnya dan memberikan bantuan 4000 paket bantuan alat kebersihan. Pada periode yang sama, banjir juga melanda Gorontalo Sulawesi Tengah yang mengakibatkan wilayah tersebut terutama di Kecamatan Ranoyapo terisolir banjir.

Banjir Lumpur dikuti longsor juga melanda wilayah Jawa Barat selama beberapa hari pada bulan Pebruari. Banjir bandang terjadi pula di NTB. 1000 paket bantuan PMI dan 610 petromaks disumbangkan oleh Federasi Internasional melalui PMI.

Awal Agustus 2001, banjir besar juga telah menghancurkan 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Sumetera Utara. PMI telah mengirimkan obat-obatan dan bantuan paket keluarga berupa peralatan dapur, kelambu nyamuk, pakaian, selimut dan gula untuk memenuhi kebutuhan darurat sehari-hari di Nias.

Penanggulangan Bencana Konflik

Suatu konflik vertikal telah berlangsung di Aceh sejak Januari 2000, konflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah pada 23 Mei 2000 dan kerusuhan hebat di Maluku Utara pada 17 Mei 2001. Di Aceh PMI bekerjasama dengan ICRC secara intensif melakukan kegiatan evakuasi korban luka dan mayat, membagikan bantuan pangan, pelayanan kesehatan darurat serta penyampaian berita keluarga. Sedangkan untuk Poso, PMI berkoordinasi dengan ICRC menyalurkan bantuan 4000 paket keluarga diikuti bantuan dari RCTI berupa tikar, sarung, handuk, jerigen, sabun mandi, sabun cuci dan pakaian yang diperuntukkan kepada 2000 orang. Sedang untuk konflik yang terjadi di Maluku Utara, kembali PMI bekerjasama dengan ICRC menyalurkan 5.655 paket bantuan keluarga kepada korban disamping pelayanan kesehatan di Tobelo dan Galela. Bantuan tambahan sebanyak 4500 paket dan 2000 unit peralatan sekolah dan seragam dari Kedutaan Besar Jepang. Di samping itu bantuan satu unit kendaraan juga telah dikirim ke Ternate dari Jakarta untuk membantu operasional teknis lapangan.

CBFA- Tarakan dan Lampung

Proyek pengembangan kesehatan berbasis masyarakat (CBFA) telah dimulai di Kalimantan Timur dan Tengah sejak Juni 2000. Bantuan disponsori oleh Palang Merah Belanda dengan Fasilitas Federasi Internasional bertujuan memperbaiki status kesehatan masyarakat di wilayah sasaran.

Kembali ke atas

PMI KINI

Dalam rangka menghadapi perkembangan masyarakat Indonesia di masa depan yang semakin global dalam suasana yang semakin demokratis maka PMI harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai stakeholder untuk ikut mengambil peran aktif di dalamnya.

Karena itu, PMI telah menetapkan misi dan visi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepalangmerahan dan digariskan di dalam garis-Garis Kebijakan PMI 2000 - 2004 :

• Visi

PMI diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efektif dan tepat waktu, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan, dalam semangat kenetralan dan kemandirian.


• Misi
• Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah serta Hukum perikemanusiaan Internasional (HPI) dalam masyarakat Indonesia.
• Melaksanakan pelayanan kepalangmerahan yang bermutu dan tepat waktu, mencakup:
• Bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat
• Pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat
• Usaha Kesehatan Transfusi Darah
• Pembinaan Generasi Muda dalam kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan.
• Melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan potensi dan peningkatan potensi sumber daya manusia dan sumber dana untuk menuju PMI yang efektif dan efiesien.

Kembali ke atas

PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN ORGANISASI

• TUJUAN

Menyempurnakan organisasi dan tata laksana PMI di semua tingkatan untuk persiapan peningkatan kemandirian dan kenetralan PMI dalam 5 tahun ke depan.
• PROGRAM 2002
• Melanjutkan upaya akurasi data kapasitas organisasi daerah dan cabang dari hasil respon kuistioner yang diberikan Daerah dan Cabang dan Laporan Persemester atau Tahunan.
• Menyusun pola standar Orientasi Kepalangmerahan dan implementasi manajemen PMI bagi pengurus.
• Memberikan arahan kepada Daerah untuk mengaktifkan fungsinya melalui:
• Pengamatan aktif, advokasi dan membantu implementasi AD/ART, khususnya di dalam MUSDA dan MUKERDA.
• Lokakarya Manajemen dan Organisasi bagi daerah dan beberapa cabang terpilih.
• Orientasi kepalangmerahan dan manajemen organisasi untuk daerah dan cabang-cabang yang dimiliki.
• Membina Rencana Strategis Pengembangan Organisasi melalui kinerja tim OD
• Lokakarya bagi pengembangan fungsi markas pusat bagi Kepala Unit Daerah (KAMADA)
• Melanjutkan pemberian bantuan kepada korban gempa bumi di Bengkulu, dengan pilot program OD di PMI Bengkulu, untuk mendukung implementasi program CBFA, water and sanitation in Bengkulu.
• Memantapkan persiapan untuk MUKERNAS tahun 2002
• Menerbitkan perangkat lunak bagi pengembangan manajemen dan organisasi seperti Petunjuk Bagi Pengurus PMI.

Kapasitas Organisasi PMI per April 2002

Jumlah Daerah : 30 daerah

Jumlah Cabang : 323 cabang

Jumlah Ranting : 450 ranting

Jumlah KSR : 28.554 orang

Jumlah TSR : 22.347 orang

Jumlah PMR : 70.127 orang

sumber: http://www.pmi.or.id/ina/history/?act=pmi

Kembali ke atas

Sejarah dan Perkembangan Bela Diri Jiu-Jitsu di Jepang             Kalau dilihat sejarah perkembangan bela diri di dunia, maka mulanya cara perkelahian yang dilakukan oleh manusia  dahulu kala masih sangat  primitif, tidak mengenal aturan sama sekali, karena tujuan akhir dari cara berkelahi saat itu adalah mengalahkan lawan dengan segala cara agar lawan dapat dikuasai atau dibunuh. Cara berkelahi ini berangsur-angsur berubah karena pengaruh kebudayaan manusia, letak geografis negara, dan kepandaian manusia. Dari tahun ke tahun bentuk perkelahian itu makin lama makin sempurna dan akhirnya mempunyai metode/cara yang teratur dan sistematis untuk dipelajari.             Teknik Jiu-Jitsu, Ju-Jutsu atau Ju-Jitsu sudah ada sejak jaman kuno yaitu sekitar lebih dari dua abad sebelum Masehi (230 tahun SM). Jadi sangatlah naif jika ada bela diri yang lahirnya sesudah Masehi mengklaim sebagai induk dari Jiu-Jitsu. Teknik Jiu-Jitsu ini dulunya dipakai oleh para Prajurit/Ksatria Samurai (Samurai Warriors) di Jepang. Kata "Jiu" atau "Ju" dapat diartikan sebagai kelenturan atau fleksibel. Sedangkan kat "Jitsu" atau "Jutsu" berarti teknik, cara atau metode. Berarti Jiu-Jitsu adalah suatu bela diri yang bersifat fleksibel, ada kalanya lunak ada kalanya keras, ada teknik jarak dekat ada pula jarak jauh, ada teknik mengikuti arus ada pula yang melawan arus.             Berdasrkan catatan literatur kuno di Jepang, teknik berkelahi yang tertua adalah SUMO (gulat Jepang). Teknik-teknik membanting dalam Sumo tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya teknik membanting Jiu-Jitsu, sebab secara umum teknik bantingan dalam Sumo dipakai juga dalam Jiu-Jitsu.             Saat pemerintahan Kaisar Suinin (230 tahun SM) di Jepang telah ada suatu bentuk pertandingan adu kekuatan fisik, dan pemenangnya diberi hadiah. Dalam pertandingan itu telah dipakai teknik membanting dan menghimpit tubuh lawan agar tidak bisa bergerak, dengan jalan menindih di atas tubuh lawan (awal dari tumbuhnya teknik kuncian).             Pada masa 23 tahun SM, "Morni-no-Sukune" berhasil membunuh lawannya "Tayimi-no-Keyaya" dengan menggunakan teknik cekikan dan teknik tendangan.             Selanjutnya teknik bantingan, kuncian, tendangan, pukulan, tangkisan dan teknik Jiu-Jitsu yang lainnya berkembang terus dari tahun ke tahun di negeri Jepang. Tetapi saat itu teknik Jiu-Jitsu hanya dipelajari secara tertutup dan fanatik di kalngan masing-masing marga atau suku. Kerahasiaan cara belajar teknik Jiu-Jitsu ini baru diketahui untuk dipelajari secara terbuka secara terbuka pada masa pemerintahan Pangeran Teijun (tahun 850-880 M), di mana saat itu mulai dibuka sekolah-sekolah Jiu-Jitsu, tetapi khusus untuk orang Jepang saja.             Pada era Kamakura (1185-1336) muncul sekolah Jiu-Jitsu aliran Daito-Ryu Aiki-Jujutsu, yang telah mengkombinasikan teknik bela diri tangan kosong dengan teknik menggunakan senjata yaitu "Daito" (pedang yang panjangnya sekitar 39 ini), didirikan oleh Jenderal Shinra Saboru Yosimitsu. Kemudian aliran Take-no-Uchi-Ryu oleh Pangeran Toichiro Takeuchi pada tahun 1532. Seorang Jago Pedang (Swordsman) paling terkenal, yaitu Miyamoto Mushasi (Arake Matemon) mendirikan aliran Yagyu-Ryu. Kemudian aliran Tenjin-Shinyo-Ryu didirikan oleh Iso Mataemon (aka Mastari Yanani) yang merupakan penggabungan dua aliran Yoshin-Ryu dan Shin-no-Shindo-Ryu.             Pada sekitar tahun 1300 dikenal seorang tokoh Jago Jiu-Jitsu bernama Akiyama Shintoki yang berhasil menciptakan teknik-teknik pertarungan yang hebat dan lebih maju dibanding bela diri yang ada di Jepang pada saat itu sehingga ia berhasil menjagoi pertandingan bela diri yang ada saat itu. Karena itu tahun ini dipandang sebagi "Tahun Kebangkitan Jiu-Jitsu".             Pada Tokugawa era (1603-1867) sampai dengan masa Restorasi Meiji sekitar tahun 1868 merupakan "Masa Kejayaan" atau "Masa Keemasan Jiu-Jitsu". Jiu-Jitsu tumbuh dengan pesat di Jepang, semakin banyak bermunculan sekolah-sekolah Jiu-Jitsu baru seperti Sekiguchi-Ryu, Shinkage-Ryu, Kyushin-Ryu dan masih banyak lagi.             Dari tahun ke tahun semakin banyak lagi aliran-aliran yang muncul, dan banyak pula pemuda Jepang maupun yang lain yang belajar pada beberapa aliran sekaligus sehingga membentuk lagi aliran-aliran baru bahkan melahirkan bela diri baru.             Jigoro Kano setelah berlatih Jiu-Jitsu aliran Tenjin-Shinyo-Ryu dan Kito-Ryu dia menciptakan bentuk bela diri baru dengan menghilangkan teknik-teknik yang mematikan dan mengutamakan sport yang diberi nama JUDO. Bela diri Judo menitikberatkan pada inti gerakan membanting dan mengunci.             Pada sekitar tahun 1901 muncul lagi pemuda Jepang yang berbakat bernama Morehei Uyehiba (Kito-Ryu, Daito-Ryu Aiki-Jujutsu dan Shinkae Ryu) yang menciptakan bela diri AIKIDO pada tahun 1925 yang menitik beratkan pada teknik Aiki-Jutsu.             Pada waktu yang hampir bersamaan seorang pemuda Korea yang bernama Yang Shui Choi datang untuk berlatih Jiu-Jitsu di Jepang (aliran Daito-Ryu Aiki-Jujutsu). Kemudian ia pulang ke Korea dan menggabungkan teknik Daito-Ryu Aiki-Jujutsu dengan bela diri asli Korea Tang So Do menjadi suatu bela diri baru  yaitu HAPKIDO pada tahun 1945.             Selain ketiga bela diri di atas masih banyak lagi bela diri  lainnya yang juga berasal dari Jiu-Jitsu antar lain Kendo, Kobudo, Vale Tudo, Krav Maga, dll. Sejarah dan Perkembangan Bela Diri Jiu-Jitsu di Indonesia            Bela diri Jiu-Jitsu khususnya aliran Kyushin-Ryu masuk ke Indonesia pada masa pergolakan Perang Dunia II (1942) dibawa oleh seorang tentara Jepang yang bernama ISHIKAWA. Karena itu Jiu-Jitsu Indonesia (IJI) dikenal dengan aliran I-Kyushin-Ryu.              Ishikawa kemudian mewariskan ilmunya kepada R. Sutopo (Ponorogo) yang kemudian diturunkan kepada kelima muridnya yaitu Drs. Firman Sitompul (Dan X), Brigjen(Plo) DPM Sitompul, SH, MH (Dan VIII), Drs. Heru Nurcahyo (Dan VII), Drs. Bambang Supriyono (Dan VI), dan  Drs. Heru Winoto (Dan V). Kelima murid inilah yang menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya Jiu-Jitsu di Indonesia. Sebelum dibentuk organisasi "Institut Jiu-Jitsu Indonesia (IJI)", Jiu-Jitsu dikenal dengan sebutan perkumpulan bela diri "Bantaran Angin" yang berpusat di Ponorogo.             Untuk mengembangkan Jiu-Jitsu ke seluruh Indonesia maka kemudian pusat pengembangan Jiu-Jitsu dipindahkan ke Jakarta. Di sinilah dibentuk suatu organisasi resmi dan berbadan hukum yang bernama "Institut Jiu-jitsu Indonesia" disingkat "IJI". tepatnya tanggal 8 Desember 1981.             Pada tahun itu juga saat diadakan demonstrasi bela diri Jiu-Jitsu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Jiu-Jitsu berhasil mendapatkan penghargaan serta pengakuan dari Kedutaan Besar Jepang.             Hingga saat ini Jiu-Jitsu telah menjadi bela diri resmi di POLRI dan juga berbagai kesatuan militer seperti KOPASSUS, KOSTRAD, PASPAMPRES, PUSDIKKES MARINIR dll. Jiu-Jitsu juga dikembangkan di sekolah-sekolah, instansi swasta maupun instansi pemerintah, juga di perguruan tinggi.             Disamping itu Jiu-Jitsu Indonesia (IJI) telah tergabung dalam induk organisasi Jiu-Jitsu Dunia  yaitu World Council of Jiu-JItsu Organisation (WCJJO) yang berpusat di London. Jiu-Jitsu Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan Jiu-Jitsu Dunia (Jiu-Jitsu World Championship) pada tahun 2004.

sumber dari: http://jiu-jitsujatim.s5.com/sejarah.htm